SoalNo. 1). Terangkan tentang keuangan Negara! Jawaban: Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Soal No. 2).
Apa yang dimaksud dengan Keuangan Negara ? Pasal 1 point 1 Keuangan Negara adalah semua Hak dan Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Apakah yang dimaksud dengan Pembiayaan ? Pasal 1 point 17 Pembiayaan adalah setiap penerimaa yang perlu dibayar kembali dan/ Ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Keuangan Negara meliputi ; Penerimaan Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Negara, Pengeluaran Daerah, dan sebutkan 5 lima lainya ! Pasal 2 a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarka uang, dan melakukan pinjaman; b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layana umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Kekayaa negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; d. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum; e. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Siapa sajakah pemegang kekuasaan Keuangan Negara ? Pasal 6 ayat 1 Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pasal 6 ayat 2 kekuasaan dimaksud dalam ayat 1 a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna barang kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Apa tugas Mentri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas Pengelolaan Fiskal ? Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN; c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran; d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan; e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara; g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebutkan tugas menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna barang kementrian negara/ lembaga negara ! Pasal 9 a. Menyusun rancangan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; b. Menyusun dokumen pelaksnaan anggaran; c. Melaksanakan anggaran kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang menyetorkan ke Kas Negara; e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; f. Mengelola barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab kementrian negara/ lembaga yang dipimpinnya; g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementrian negara// lembaga yang dipimpinnya; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawab berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Apa yang dibahas pemerintah Pusat bersama DPR ? Pasal 13 ayat 3 Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/ lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara dikenal asas yang telah lama meliputi; asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, Jelaskan asas-asas tersebut ! Asas-asas penelolaan Keuangan Negara 1. Asas kesatuan yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Asas Universalitas/ kelengkapan yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadi percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. 3. Asas Spesialitas yaitu mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 4. Asas Tahunan yaitu periodisasi tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu Tahun tertentu. Sebutkan dan Jelaskan asas-asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik ! Asas umum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik 1. Asas Kepastian Hukum, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 2. Asas Permainan yang Layak, asas ini menjelaskan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran. 3. Asas Kecermatan, badan atau pejabat Tata Usaha Negara senantiasa harus bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat. 4. Asas Keseimbangan, menurut asas ini dalam hal penjatuhan sanksi atau hukuman, haruslah seimbang nilainya dengan bobot pelanggaran atau kesalahan sehingga akan memenuhi keadilan. 5. Asas Ketepatan dalam Mengambil Saran, untuk mewujudkan aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas- asas umum, maka haruslah segera membuat sistem dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana pelaksanaan APBN dan APBD ? Setelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci didalam undang-undang APBN, seperti alokas anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, dan pembayaran ditunggakan yang menjadi beban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangan dimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsdi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima.

GeorgeJellink. e. Robert Mac Iver. Jawaban: c. 20. Suatu perkumpulan sosial yang mempunyai fungsi memelihara ketertiban, menghormati keribadian warga Negara ,melindungi rakyat, dan menciptakan kesejahteraan umum, merupakan definisi Negara sebagai. a. organisasi kekuasaan. b. organisasi politik.

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus dibenahi dan dikokohkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dewasa ini, mulai banyak bermunculan permasalahan rumit yang sedang dihadapai oleh negara Indonesia. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sustainable sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tegas dan fungsinya untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian, oleh karena itu maka diperlukan aparat/lembaga yang harus mengawasi pelaksanaan/penegakan hukum tersebut. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka negara hukum itu di artikan sebagai, Negara dimana tindakan pemerintah maupun 1 rakyatnya di dasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenangwenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah cara pengelolaan keuangan negara RI? 2. Apa saja peran BPK Menurut UUD tahun 1945? 3. Apa saja kekuasaan Kehakiman dalam UUD tahun 1945? C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui cara pengelolaan keuangan negara RI. 2. Untuk mengetahui peran BPK Menurut UUD tahun 1945? 3. Untuk mengetahui kekuasaan Kehakiman dalam UUD tahun 1945. 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan Mengenai Keuangan Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 Pasal 23 1 Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2 Pasal 23 2 Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah 3 Pasal 23 3 Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 4 Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang 5 Pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang 6 Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang 3 7 Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undangundang Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut. a. Pajak b. Retribusi c. Keuntungan BUMN/BUMD d. Denda dan Sita e. Pencetakan Uang f. Pinjaman g. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah h. Penyelenggaraan Undian Berhadiah 2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat 1 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; 4 c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undangundang. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah gubernur, bupati atau walikota. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangaan negara hanya di tangan Presiden. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian. Akan tetapi, Presiden harus melibatkan lembaga lain yaitu DPR, DPD, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah. 3. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral adalah pembina dan pengawas bank. Bank sentral mempunyai wewenang memberi dan mencabut, atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank. Selain itu juga, bank sentral mempunyai wewenang mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi kepada bank. Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang menyatakan Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. 5 Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi bank. B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ketentuan Konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat 5. Akan tetapi setelah terjadi perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini. Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E a. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. c. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang. 6 Pasal 23F a. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Pasal 23G a. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. b. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, BPK memiliki karakteristik yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. 2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan BPK juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tugas dan kewenangan BPK. Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negaralainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, 7 Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; e. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah. C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1. Ketentuan Konstitusional tentang Kekuasaan Kehakiman Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. c. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 8 Pasal 24A a. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. b. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. c. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. d. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. e. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undangundang. Pasal 24B a. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. b. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. c. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. d. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal 24C a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 9 lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masingmasing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undangundang. Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. 2. Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksanaan Kehakiman Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan. a. Lingkungan Peradilan Umum b. Lingkungan Peradilan Agama c. Lingkungan Peradilan tata usaha negara d. Lingkungan Peradilan Militer e. Mahkamah Konstitusi 10 Kekuasaan BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. B. Saran Mungkin inilah yang diwacanakan pada penulisan kelompok ini meskipun penulisan ini jauh dari sempurna minimal kita mengimplementasikan tulisan ini. Masih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami, dan kami juga butuh saran/ kritikan agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya. 11 DAFTAR PUSTAKA 12 KATA PENGANTAR Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan pencipta alam semesta yang menjadikan bumi dan isinya dengan begitu sempurna. Tuhan yang menjadikan setiap apa yang ada dibumi sebagai penjelajahan bagi kaum yang berfikir. Dan sungguh berkat limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini demi memenuhi tugas mata pelajaran PKn Semester I Kelas XII. Penyusunan makalah ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terimakasih. Kami menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi lebih baiknya kinerja kami yang akan mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. Labuan, Agustus 2017 Penyusun i 13 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................... ii BAB I BAB II PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................... 1 B. Rumusan Masalah .......................................................... 2 C. Tujuan Penulisan ............................................................ 2 PEMBAHASAN A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...................................................................................... ...................................................................................... 3 B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...................................................................................... ...................................................................................... 6 C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...................................................................................... ...................................................................................... 8 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................... 11 B. Saran .............................................................................. 11 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 12 14 MAKALAH ii PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran PKn Disusun Oleh 1. Ofa 2. Devi 3. Raden 4. Juhari 5. Yuda 15 Kelas XII - A MA MATHLABUL FALAH LABUAN Tahun Ajaran 2017/2018 16
LatihanSoal Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Aditya Pratama Sony Soal Essay 1. Apa pengertian Keuangan Negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 ? Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sustainable sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Keuangan Negara Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Negara Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan best practices penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain Akuntabilitas berorientasi pada hasil; Profesionalitas; Proporsionalitas; Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang Lingkup Keuangan Negara Keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Sebenarnya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 2 mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Sumber Keuangan Negara Adapaun Negara sumber penerimaan keuangan Negara meliputi Keuntungan BUMN/BUMD Keuntungan perusahaan BUMN meliputi perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah “pusat/daerah” terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang “pemungutannya dapat dipaksakan” tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Dalam periode 2006-2010, Pph merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri sebesar 52,1%. Sementara PPN dan PPnBM sebagai penyumbang terbesar kedua sebesar 32,6%. Sedangkan pajak perdagangan internasional sebesar 4,0% terhadap total penerimaan perpajakan dengan kontribusi bea masuk sebesar 3,1% dan bea keluar sebesar 0,9%. Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup definisi anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri, sumber pinjaman bisa berasal dari pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu. Sumbangan, Hadiah Dan Hibah Sumbangan, hadian dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi atau pemerintah. Sumbangan, hadiah dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah atau hibah. Sumbangan, hadiah dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah atau hibah. Denda Dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset milik masyarakat, apabila masyarakat “Individu/kelompok/organisasi” diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll. Cukai Cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya dan peredarannya, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai. Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan daerah “pemungutannya dapat dipaksakan” dimana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya. Contoh pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah dll. Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah ialah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Pengurusan Keuangan Negara Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kewenangan presiden terhadap pengelolaan keuangan Negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum yang timbul dari Pengurusan umum, dan kewenangan yang bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk Menetapkan Arah dan Kebijakan Umum AKU; Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antaralain menetapkan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuatkeputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain menetapkan keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang Dalam pelaksanaannya, kekuasaan presiden tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh presiden, melainkan Dikuasakan kepada menteri keuangan Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian Negara Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan Pengelolaan keuangan negara secara teknis dilaksanakan melalui dua pengurusan, yaitu pengurusan umum/administrasi yang mengandung unsur penguasaan dan pengurusan khusus yang mengandung unsure kewajiban. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas pemerintah di segala bidang dan tindakannya dapat membawa akibat penge- luaran dan atau menimbulkan penerimaan negara. Dalam pengurusan umum terdapat dua pejabat atau subjek pengurusan, yang disebut otorisator dan ordonator. 1. Otorisator Otorisator adalah pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan/atau pengeluaran negara. Tindakan-tindakan otorisator yang bisa berakibat penerimaan dan/atau pengeluaran tersebut disebut otorisasi. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum otorisasi bersifat sempit atau otorisasi 2. Ordonator Ordonator adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan tindakan otorisator serta memerintahkan pembayaran dan atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaranpengeluaran negara termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kedaluwarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator mener-bitkan Surat Perintah Membayar SPM dan/atau Surat Penagihan. Sedangkan pengurusan khusus atau pengurusan komptabel mempunyai kewajiban melaksana-kan perintah-perintah yang datangnya dari pengurusan umum. Kewenangan pengurusan khusus atau pengurusan kebendaharaan komptable di- pegang oleh menteri keuangan, sesuai pasal 7 UU No. 1Tahun 2004 yang menetapkan bahwa menteri keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Bendahara uang dapat dikelompokkan lagi menjadi Bendahara umum yaitu bendahara yang mengurusperbendaharaan negara baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara. Bendahara khusus penerimaan yaitu bendahara yang hanya mengurus penerimaan Bendahara khusus pengeluaran yaitu bendahara yang hanya mengurus pengeluaran negara. Demikianlah pembahasan mengenai Keuangan Negara – Pengertian, Pengelolaan, Ruang Lingkup, Sumber dan Pengurusan semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua,, terima kasih banyak atas kunjungannya. 🙂 🙂 🙂 Baca Juga Artikel Lainnya Lembaga Keuangan Bank – Pengertian, Fungsi, Ciri, Struktur Dan Contohnya Lembaga Keuangan Bukan Bank – Pengertian, Jenis, Contoh, Manfaat & Perannya Negara Federasi Lembaga Negara Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN Soaldan Pembahasan Ulangan Ekonomi Kelas 10 Tentang Alat dan Sistem Pembayaran. di negara kita yang berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah. perbedaan mendasar dalam sistem pembayaran tunai dan nontunai terletak pada instrumen yang digunakan pada pembayaran tunai instrumen yang digunakan adalah. peran sistem pembayaran dalam perekonomian ditunjukan pada nomor. dalam
Soal Dan Jawaban Tentang Pemerintahan Pusat Dan Daerah PDF dapat kamu nikmati dengan cara klik link download dibawah dengan mudah tanpa adanya iklan yang mengganggu. E Soal Essay 1-5 1. Soal Dan Jawaban Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kekuasaan Kehakiman Kita 90 menit pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat soal tentang pengelolaan keuangan negara beserta jawaban. Keuangan negara penting sebagai penopang pembiayaan pencapaian tujuan negara. 21 Tahun 2011 yaitu. 20210121 Baiklah langsung saja nih. Download Contoh Soal Dan Jawaban Tentang Pemerintahan Pusat Dan Daerah PDF 1100 MB -. Pendidikan dan tenaga kependidikan harus memahami betul apa itu pendidikan pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. 1 - 41 - Latihan Mandiri UT 2 Ags. Soal dan Jawaban Pengelolaan Pendidikan F. Hak negara untuk memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 20181028 Soal Ujian UT Ilmu Administrasi Negara ADPU4333 Administrasi Keuangan Beserta Kunci Jawaban Seperti yang telah kami sampaikan diatas bahwa pada blog Soal UAS UT ini kami tidak hanya berbagi Soal untuk satu jurusan saja namun kami juga berbagi berbagai soal lainnya untuk jurusan yang berbeda nah untuk melihat lengkap soal-soal jurusan lainnya silahkan Anda merujuk ke postingan kami Soal. Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik. Berikut ini adalah Latihan Soal UAS PPKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban. Akuntansi sebagai sistem informasi. SOAL DAN KUNCI JAWABAN MATERI KEUANGAN NEGARA 1. 20190704 infoASNid Latihan Soal TWK CPNS Bagian 03 Hubungan kausal-organis antara Pancasila Pembukaan UUD 1945 dan Batang tubuh UUD 1945 terkandung empat hubungan seperti di bawah ini kecuali Ditetapkannya dasar Negara Pancasila. Semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal. Negara memiliki suatu bank sentral. 20210326 Latihan Soal UTBK Soshum Geografi dan Pembahasannya Berdasarkan kisi-kisi materi yang telah kita bahas sebelumnya kamu bisa menggunakan contoh soal UTBK Geografi berikut ini sebagai latihan. 20201006 Latihan soal ujian nasional ekonomi sma dan pembahasannya. Terangkan mengenai pentingnya keuangan negara secara baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan Soal No. Keterkaitanya adalah sama sama berhubungan dengan uang. Latihan Soal - SDMI - SMPMTs - SMA Ujian Semester 1 Pendidikan Kewarganegaraan PKn SD MI Kelas 6 Badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. Meskipun telah dibentuk lembaga atau badan khusus yang menangani masalah hukum masih banyak terjadi pelanggaran Hukum. 20200821 Soal Pilihan Ganda Keuangan BPK Dan Kekuasaan Kehakiman Beserta Jawaban Soal No. CONTOH SOAL DAN JAWABAN Dasar-dasar Auditing 2 II. KASUS Bo bot 50 Kasus 1 Saudara adalah salah seorang auditor pada suatu Instansi pemerintah yang ditugaskan untuk mengaudit pelaksanaan pengelolaan. Contoh Soal dan Jawaban Tentang Bela Negara PG 12. Berikan pendapat anda mengenai peran keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Soal tentang akuntansi pemerintahan smk dan jawabannya. Latihan Soal Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara Aditya Sony Sebutkan lingkup Keuangan Negara a. 20210303 20 Soal Lembaga Jasa Keuangan Lengkap Jawaban Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Lembaga Jasa Keuangan 1. Jika keuangan negara tidak ada maka badan pemeriksa keuangan juga tidak ada. Tentunya soal ini tidak akan keluar sama persis pada UTBK SBMPTN 2021 nanti. 20200423 Rahadi Nugroho Dosen PKN STAN menjelaskan materi Akuntansi Keuangan Menengah khususnya Pembahasan Latihan Soal Bond Dengan Pembayaran Bunga Semiannually. Soal Pilihan Ganda M Soal Ujian Ut Pendidikan Bahasa Inggris Semester 1 Disertai Kunci Jawaban Pendidikan Bahasa Inggris Inggris Soal Ujian Ut Ilmu Komunikasi Semester 1 Lengkap Dengan Kunci Jawaban Komunikasi Soal Ujian Ut Ilmu Komunikasi Skom4322 Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Kunci Jawaban Teknologi Komunikasi Kunci 20 Pertanyaan Dan Jawaban Mengenai Pengeolaan Keuangan Daerah Contoh Soal Kebijakan Dividen Manajemen Keuangan Contoh Soal Terbaru Soal Ujian Ut Manajemen Espa4111 Pengantar Ekonomi Mikro Dilengkapi Kunci Jawaban Akuntansi Ilmu Ekonomi Kebijakan Ekonomi Tugas Ppkn Soal Dan Kunci Jawaban Materi Keuangan Negara Blog Aku Anak Indonesia Doc Latihan Soal Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara Aditya Sony Academia Edu Contoh Soal Dan Jawaban Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Keuangan Belajar Pengikut Soal Ujian Ut Akuntansi Espa4123 Statistika Ekonomi Dan Kunci Jawaban Statistika Akuntansi Simpangan Baku 20 Pertanyaan Dan Jawaban Mengenai Pengeolaan Keuangan Daerah Soal Latihan Pengelolaan Keuangan Daerah Download Latihan Soal Akg Pedagogik Guru Mi Mts Ma Tahun 2020 Dan Pembahasan Atau Kunci Jawaban Kementerian Agama Akan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Latihan Contoh Soal Dan Lap Keu Asp Contoh Soal Tap Ut Ilmu Perpustakaan Pust4500 Tugas Akhir Program Dilengkapi Kunci Jawaban Ilmu Perpustakaan Perpustakaan Kurikulum Soal Ujian Ut Ilmu Administrasi Negara Adpu4217 Organisasi Dan Manajemen Dilengkapi Kunci Jawaban Organisasi Kunci Ini Pembahasan Soal Tpa Dihari Kemarin Yang Sudah Kalian Jawaban Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Yang Bener Jangan Pernah Puas Dengan Hasil Belajar Pertempuran Latihan Soal Dan Pembahasan Soal Akg Guru M I Tahun 2020 Madrasah Ibtidaiyah Mi Adalah Satuan Pendidikan Formal Yang Men Pendidikan Dasar Pendidikan Guru
PengelolaanKeuangan Desa Ppt Download Soal Latihan Akuntansi beserta jawabannya contoh soal essay teks prosedur contoh soal essay tentang hidrokarbon dan jawabannya contoh soal excel contoh soal excel dan kelas 1 tema 7 subtema 1 contoh soal tentang momen gaya contoh soal tes koran contoh soal tes koran dan pembahasannya - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal pengelolaan keuangan keluarga dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPS kelas 7 kurikulum merdeka belajar terbaru. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi seputar contoh soal pengelolaan keuangan keluarga dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran IPS kelas 7 kurikulum merdeka Bagian pendapatan yang disimpan disebut ....A. celenganB. konsumsiC. depositoD. tabungan2. Apa yang dimaksud dengan budget ....A. Perencanaan keuangan yang mengatur tentang pengeluaran uang dalam jangka waktu tertentuB. Rekening BankC. Salah satu cara untuk persiapan dana pensiunD. Dana darurat3. Siapa yang bertanggung jawab perekonomian keluarga ....A. suamiB. istriC. Suami dan istriD. Kakek dan nenek4. Apa yang dimaksud dengan dana darurat ....A. Dana yang digunakan untuk investasiB. Dana untuk membeli motorC. Dana untuk mengirimkan uang ke kampungD. Dana tabungan yang disiapkan untuk situasi yang tidak terduga5. Bagaimana cara mengatur ekonomi keluarga ....A. Diatur orang tuaB. Saling tertutupC. Saling terbukaD. Diatur masing-masing6. Dana darurat dihitung berdasarkan ....A. Dana pensiunB. Dana pendidikanC. Pengeluaran bulananD. Penghasilan bulanan7. Bagaimanakah langkah awal untuk mewujudkan impian masa depan yang sejahtera ....A. Pasrah dengan keadaanB. Berfoya-foyaC. bersenang-senangD`. Hidup sederhana8. Berikut ini manakah yang digolongkan sebagai investasi .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. MotorB. SahamC. MobilD. Emas9. Apabila ada salah satu dari keluarga besar yang meminjam uang untuk tambahan membuka usaha dari uang pendidikan anak Anda, apa yang Anda lakukan ....A. Mengutamakan dana pendidikan untuk kepentingan keluarga intiB. Meminjamkan uang pendidikan kepada keluargaC. Meminjamkan uang pendidikan tersebut dengan bungaD. Meminjamkan uang pendidikan kepada sahabat10. Berikut ini manakah yang tergolong pengeluaran konsumtif .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. TravellingB. DepositoC. MotorD. Mobil11. Apakah nama fase kehidupan usia 30 tahun ....A. MenikmatiB. MenerimaC. MemberiD. Menghabiskan12. Pihak-pihak dibawah ini adalah pelaku ekonomi, kecuali ....A. YayasanB. KeluargaC. MasyarakatD. Pemerintah13. Manakah dibawah ini yang merupakan keinginan namun bukan kebutuhan ....A. Membeli televisi menggantikan televisi yang sudah ada, tetapi masih dalam kondisi baikB. Membeli mobil mewahC. Membeli kebutuhan pokok/sembakoD. Membeli sepeda motor untuk menambah penghasilan14. Risma mendapatkan penghasilan bulanan sebesar 15juta Rupiah. Sesuai teori keuangan, batas maksimal untuk berhutang adalah 30% dari penghasilan bulanan. Maka berapakah batasan cicilan bulanan maksimal yang boleh diambil oleh Risma ....A. Darimana dana untuk mengadakan pesta pernikahan ....A. Sumbangan dari para undanganB. Uang sendiri sesuai kemampuanC. Utang dari keluargaD. Sumbangan dari para desa16. Disaat pandemi dan krisi global seperti ini, apa yang harus kita lakukan dari segi pengaturan keuangan .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. Menabung semaksimal mungkin agar dapat menambah dana darurat dan memiliki persediaan keuangan jika terjadi sesuatuB. Membeli mobil dan motor baru karena mumpung harganya sedang diskon besar, sedangkan kita tidak mempunyai dana daruratC. Melakukan perencanaan keuangan dan menganggarkan pengeluaran dengan ketatD. Meminjamkan sebagian uang kita kepada teman untuk keperluan bisnis17. Apakah yang akan terjadi apabila Anda tidak menyisihkan keuangan/berinvestasi ....A. Hidup sejahteraB Hidup sengsaraC. Hidup berkecukupanD. Hidup bahagia18. Dalam merencanakan keuangan, kita perlu bermimpi tentang cita-cita keuangan di masa yang akan datang. Mimpi ini dapat dijadikan sebagai ....A. harapanB. warisanC. Tujuan KeuanganD. visi misi19. Apakah yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan masa tua yang sejahtera ....A. mempersiapkan dana pensiun sejak diniB. menggunakan seluruh uang untuk kepentingan saat iniC. mempersiapkan dana pensiun setelah tuaD. mengharapkan bantuan dari anak atau keluarga20. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatur keuangan kita .... Pilihan jawaban lebih dari satuA. Acuh tak acuh, rezeki sudah ada yang mengaturB. Menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjangC. Melakukan penganggaran/budgetingD. Melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran21. Sesuatu yang layak kita terima dan kita miliki adalah pengertian dari ....A. tugasB. hakC. bekerjasamaD. kewajiban22. Berapakah hutang maksimal yang boleh kita ambil ....A. 50% dari gaji bulananB. 35% dari gaji bulananC. 30% dari penghasilan tetap bulananD. 30% dari penghasilan bulanan termasuk lemburan23. Manfaat dari bekerjasama di bawah ini, kecuali ....A. pekerjaan menjadi lebih beratB. pekerjaan lebih cepat selesaiC. pekerjaan menjadi lebih ringanD. menumbuhkan rasa kebersamaan24. Seseorang dapat dikatakan memiliki ikatan keluarga dengan kita jika ....A. memiliki kekayaanB. memiliki kesamaan warna kulitC. memiliki kesamaan sekolahD. memiliki hubungan darah25. Bank umum konvensional menggunakan sistem bunga, sementara itu bank syariah menggunakan prinsip ....A. Bagi HasilB. Sama RataC. Kerja SamaD. Keuntungan26. Yang memiliki peran sebagai kepala keluarga adalah ....A. NenekB. AnakC. IbuD. Ayah27. Bank yang memiliki aktivitas menerima dana dari masyarakat dengan memberikan bunga sebagai bentuk balas jasa disebut bank ....A. Umum SyariahB. Umum KonvensionalC. SentralD. Swasta28. Sikap baik kita terhadap orang yang lebih tua adalah ....A. diam sajaB. berkata burukC. bercanda setiap saatD. berkata yang sopan29. Di bawah ini yang bukan fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah ....A. Menjadi perantara bagi perusahaanB. Sebagai tempat jual beliC. Menghimpun danaD. Memberikan kredit30. Adanya perbedaan peran dalam keluarga sesuai dengan ... setiap anggota kedisiplinanB. kekeluargaanC. kemampuanD. keuangan31. Perusahaan yang menerima pengalihan risiko dari individu atau badan usaha adalah ....A. leasingB. koperasiC. pegadaianD. asuransi32. Sumber pendapatan utama ialah ....A. upah menjahit bajuB. gaji menjual ikanC. gaji hakikiD. upah menjual burger33. Bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran, yaitu ....A. nota kontanB. fakturC. uangD. kuitansi34. Berikut merupakan faktor mempengaruhi pendapatan dan perbelanjaan keluarga, kecuali ....A. komposisi hidupB. SosiobudayaC. PendidikanD. Ekonomi negara35. Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan modal disuatu perusahaan. Pemegang saham akan memperoleh keuntungan berupa ....A. capital gainB. dividenC. labaD. SHU36. Salah satu nilai dari keprofesionalan seorang pengusaha dalam mengelola keuangannya adalah ....A. Meletakkan beberapa anggota keluarga dalam posisi penting perusahaan tanpa melihat track recordB. Membedakan rekening uang pribadi dengan rekening perusahaanC. Mengambil uang dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadiD. Memposisikan diri sebagai owner bukan pegawai dalam penggajian37. Surat berharga yang menunjukkan penyertaan modal dalam suatu perusahaan disebut ....A. SahamB. Obligasi KonversiC. ObligasiD. Surat Utang38. Tujuan pengelolaan keuangan antara lain, kecuali ....A. Mengatur arus kasB. Mengelola utang piutangC. Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimilikiD. Pembiayaan belanja keluarga dan masyarakat39. Bank yang hanya dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk yang lainnya ....A. Bank IndonesiaB. Bank Nasional IndonesiaC. Bank Perkreditan RakyatD. Bank Rakyat Indonesia40. Suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah tertentu dalam hal pengelolaan keuangan adalah merupakan ....A. Banyaknya informasi yang salah dalam pengelolaan keuanganB. Dasar pengambilan keputusan yang benarC. Dasar kebijakan pengelolaan keuanganD. Suatu tindakan wajib dalam keuangan41. Pengeluaran bahan baku, pengeluaran biaya administrasi, -pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan dan pembayaran sewa,pajak, deviden, bunga dan lain-lain adalah merupakan ....A. Aliran kas keluar/Cash outflowB. Aliran kas keluar dan kas masukC. Aliran kas masukD. Aliran pendanaan42. Efektifitas dan efesiensi keuangan baik di lingkup pemerintah pusat,pemerintah daerah maupun perusahaan adalah merupakan ....A. Hal yang harus dilakukan dalam mengelola keuanganB. Dasar dilakukannya kebijakan pengelolaan keuanganC. Ruang lingkup pengelolaan keuanganD. Efesiensi dalam pembiayaan organisasi43. Anggaran variabel, anggaran pengeluaran modal, anggaran piutang, anggaran kas adalah merupakan jenis ....A. Anggaran dalam usahaB. Modal awal di perusahaanC. Prosedur penyusunan anggaran di perusahaanD. Jenis-jenis anggaran dalam perusahaan44. Tujuan kebijakan pengelolaan keuangan yaitu, kecuali ....A. Memenuhi syarat dan ketentuan pemenuhan laba perusahaanB. Memenuhi target yang telah direnacanakan sebelumnya dan berjalan secara efektif dan efesienC. Menjadikan lingkungan kerja yang sehatD. Mengefektifkan semua bentuk kegiatan keuangan yang terdapat dalam perusahaan45. Penentuan pedoman anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran adalah merupakan ....A. Prosedur pengelolaan dana usahaB. Prosedur pembelanjaan dana kas perusahaanC. Prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja di perusahaanD. Prosedur keuangan dalam perusahaan46. Suatu rencana kerja tertulis disertai biaya mengenai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu disebut ....A. Anggaran/penganggaranB. Rencana tertulis usahaC. Rencana kegiatanD. Target perusahaan47. Anggaran sebagai rencana kerja, anggaran sebagai alat pengawasan dan anggaran sebagai alat pemberi kuasa adalah merupakan ....A. Fungsi anggaran secara umumB. Manfaat penyusunan anggaranC. Fungsi anggaran secara aktualD. Fungsi anggaran secara berkala48. Dinyatakan dalam satuan keuangan,mencakup kurun waktu 1 tahun, mengandung komitmen manajemen, disetujui pejabat dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam keadaan khusus adalah merupakan ....A. Konsep anggaranB. Tujuan anggaranC. Karakteristik anggaranD. Prinsip anggaran49. Anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki beberapa fungsi, antara lain ....A. Fungsi perencanaanB. Fungsi pengawasanC. Fungsi otorisasiD. Semua benar50. Tujuan penyusunan anggaran, kecuali ....A. Membantu koordinasi aktifitas dari berbagai bagian organisasiB. Guna memperoleh komitmen yang merupakan dasar evaluasi kinerja aktual manajerC. Guna menyesuaikan rencana strategisD. Memperoleh gambaran penghasilan organisasi51. APBN berfungsi untuk pembagian pendapatan nasional yang adil atau pembagian dana ke banyak sekali sektor adalah fungsi ABPN sebagai ....A. Fungsi pengawasanB. Fungsi distribusiC. Fungsi otorisasiD. Fungsi perencanaan52. Tugas dari manajer keuangan adalah, kecuali ....A. Memaksimalkan nilai perusahaanB. Mengambil keputusan pergantian direksiC. Mengambil keputusan investasiD. Mengambil keputusan pendanaan53. Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas perekonomian daerah adalah fungsi APBD sebagai ....A. Fungsi stabilisasiB. Fungsi pengawasanC. Fungsi alokasiD. Fungsi otorisasi54. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mempersiapkan dana pensiun adalah, kecuali ....A. Prediksi usiaB. Jumlah tanggunganC. Future Value nilai uang masa depanD. Nilai inflasi tiap tahun55. Suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode disebut ....A. Pemasukan danaB. Dana InvetasiC. Arus pembiayaanD. Arus kas/Cashflow56. Instrumen apakah yang cocok digunakan untuk mempersiapkan dana darurat, kecuali ....A. EmasB. PropertyC. DepositoD. Tabungan57. Memberikan informasi yang relevan tentang penerimaandan pengeluaran kas dari perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan mengklasifikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan merupakan ....A. Persetujuan pengambilan keputusanB. Laporan dana awalC. Laporan arus kasD. Laporan akhir bulan58. Ketika seseorang memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 tahun, instrumen apakah yang cocok ....A. Reksadana sahamB. Sukuk korporasiC. TabunganD. Saham59. Aktifitas operasi, aktifitas investasi dan aktifitas pendanaan adalah merupakan ....A. Klasifikasi arus kasB. Klasifikasi modalC. Suatu kegiatan pendanaanD. Aktifitas penyaluran dana60. Idealnya, keuangan kita dikatakan sehat ketika alokasi hutang kita sebesar ....A. Utang KPR minimal 35%B. Utang konsumtif minimal 30%C. Kurang dari 30% untuk Utang konsumtifD. Lebih dari 35% untuk KPR Soalessay tentang pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara meliputi APBN dan APBD. Keuangan negara meliputi APBN dan APBD. Dalam pengertian ini terkandung proses pengaturan serta penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan atau pemanfaatan keuangan sehingga tugas-tugas pokok organisasi dapat terwujud secara efektif dan efektif. Soal Uraian Materi Bank Sentral1. Apa yang dimaksud dengan bank sentral?JawabanPengertian bank sentral adalah lembaga keuangan yang diberikan kendali istimewa atas produksi dan distribusi uang dan kredit untuk suatu negara atau sekelompok Apa contoh bank sentral?JawabanBank Sentral bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Contoh Bank Bagaimana peran bank sentral?JawabanYang paling mendasar adalah perannya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu Negara. Peran ini vital karena begitu penting dan luasnya fungsi uang dalam Apa yang terjadi jika di Indonesia tidak memiliki bank sentral?JawabanMungkin stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan itu bakal menurun dan tidak stabil5. Uraikan apa fungsi tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral?JawabanDalam proses menjalankan perannya, BI memiliki tiga tugas utama, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia6. Bagaimana peran peran bank sentral bagi perekonomian Indonesia?JawabanDalam perekonomian Indonesia, Bank Sentral memiliki peran diantaranya menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan serta menjamin sistem pembayaran yang aman Apa peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam perekonomian?JawabanBank Indonesia berperan sebagai bank sentral. Oleh karena itu, fungsi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Sebagai otoritas moneter, fungsi Bank Indonesia adalah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai Apakah pemerintah boleh melakukan tugas atau ikut campur dalam pelaksanaan tugas bank sentral?JawabanDalam UU yang berlaku saat ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. Apa arti dari Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen?JawabanPihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun Apa perbedaan antara Bank Sentral dan bank umum?JawabanBank adalah lembaga perantara keuangan untuk kebutuhan penyaluran dana. ... Fungsi Bank Umum lebih merujuk untuk penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Sementara fungsi Bank Sentral lebih menekankan pada kebijakan moneter Apa tugas dan wewenang Bank Sentral ?JawabanMeliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank serta menyelenggarakan penyelesaian akhir setelmen transaksi pembayaran antarbank12. Apa saja peranan Bank Indonesia?JawabanPeran Bank di Dalam Negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan pertukaran, perkreditan, kiriman uang dan Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah?JawabanSebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ... Dengan demikian BI masih memiliki wewenang pengawasan makroprudensial pada lembaga perbankan. kemudian, BI berperan menjaga kestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran dan pengendalian Apa saja kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia?JawabanInstrumen Kebijakan Moneter1. Kebijakan Diskonto Discount Rate 2. Operasi Pasar Terbuka3. Kebijakan Rasio Cadangan Wajib4. Penetapan Suku Bunga Acuan5. Imbauan Apabila bank dinilai mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank apakah yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank yang bersangkutan?JawabanBagaimana peranan Bank Indonesia apabila salah satu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut adalah dengan mengantisipasi berbagai hal serta memberikan bailout dimana diberi suntikan dana agar masalah keuangan jangka pendeknya dapat segera Berdasarkan UU No 3 tahun 2004 Bank Indonesia mempunyai tugas apa saja?JawabanMenurut UU Tahun 2004, Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalan fungsi sebagai lender of the last Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan?JawabanSebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan perbankan dan sistem pembayaran.18. Mengapa kebijakan moneter dipegang oleh pemerintah melalui Bank Indonesia?JawabanBank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. ... Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada Apa langkah kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi?JawabanKebijakan Moneter1. Penetapan Persediaan Kas2. Diskonto3. Operasi Pasar Terbuka4. Menghemat pengeluaran pemerintah. ...5. Menaikkan tarif pajak. ...6. Menambah jumlah barang di pasar. ...7. Menetapkan harga batas Apa saja tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?JawabanSesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan.
Asasumum pengelolaan Keuangan Negara sebagai pencerminan negara penerapan kaidah yang baik : 1. Asas Kepastian Hukum, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah di peroleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. 2.

Kumpulan Soal Uraian Materi Pengantar Ilmu Administrasi Negara1. Jelaskan fungsi administrasi secara fungsi manajemen ekonomi !JawabanFungsi Manajemen EkonomiFungsi administrasi Negara dalam manajeman ekonomi antara lain peran langsung dan Tuliskan fungsi administrasi secara fungsi kesejahteraan sosial!JawabanFungsi Kesejahteraan SosialAdapun peran Negara dalam pelayanan masyarakat antara lain pelayanan kesehatan nasional, pelayanan kesejahteraan sosial, jaminan sosial, pendidikan nasional dan perumahan Jelaskan fungsi administrasi secara kontrol lingkungan !JawabanFungsi Kontrol LingkunganMeliputi riset dan pengembangan, konservasi, tata kota dan kontrol Tuliskan fungsi administrasi secara secara perlindungan HAM ! !JawabanFungsi HAMFungsi perlindungan HAM antara lain perlindungan HAM, privasi dan pengendalian Jelaskan perbedaan administrasi negara dengan swasta privat!JawabanPerbedaan administrasi negara dengan swasta privatAdministrasi negaraa. Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatb. Pemberian sevice/pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakatc. Berkewajiban melayani semua warga negara dengan perlakuan yang samad. Wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan luas wilayah kekuasaan negarae. Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilanf. Seluruh aparat dan personalia sebagai abdi negarag. Proses administrasi publik lebih lambatSwasta privata. Meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamb. Mendapatkan keuntungan yang tinggic. Sering membedakan pelayanan, mencari keuntungand. Tidak mempunyai wilayah kekuasaane. Kekuasaan yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, kemampuan manajerial dan teknologif. Menjalankan politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang menguntungkan perusahaang. Proses administrasi lebih cepat6. Jelaskan fungsi administrasi secara tradisional !JawabanFungsi tradisional, meliputiHubungan luar negeri; menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI RENSTRA adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya. Ketertiban Dalam Negeri; Pada masa lalu masalah keamanan menjadi tanggung jawab masyarakat lingkungan setempat. Namun semakin modern semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga dihutuhkan lembaga publik yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat untuk menjamin ketertiban dalam negeri. Pertahanan Keamanan; Menjaga keamanan dari serangan eksternal, menjaga keutuhan NKRI dari serangan separatis. Pekerjaan Umum; Fungsi ini meliputi penyediaan sarana-sarana publik yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, satelit komunikasi, rel kereta api, terminal, bandara ,jembatan dll. Perpajakan; Negara adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas memaksa warganya membayar pajak serta mengalokasikan pendapatan Negara dari pajak untuk kepentingan umum. Kesejahteraan umum; adalah pelayanan Negara pada orang-orang yang tidak mampu mengurus hidupnya sendiri, contohnya orang cacat, yatim piatu, orang gila dan Tuliskan fungsi administrasi secara Pembangunan Bangsa !JawabanFungsi Pembangunan BangsaFungsi pokoknya adalah menjaga persatuan Bangsa dan keutuhan wilayah. Cara yang digunakan antara lain meliputi simbol nasional, persatuan nasional, sosialisasi dan pembangunan Jelaskan tentang Administrasi dalam arti sempit !JawabanAdministrasi sebagai tata usaha yaitu merupakan proses catat-mencatat,pembukuan ,tulis menulis, kearsipan/ Tuliskan yang dimaksud dengan Administrasi dalam arti luas !JawabanAdministrasi diartikan sebagai kegiatan/kerjasama diantara dua orang/lebih yang teratur dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan Apa yang dimaksud dengan Negara?JawabanNegara merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi yang kekuasaan baik sosial, politik, ekonomi, sosial maupun militernya diatur oleh pemerintahan yang berada diwilayah Dalam fase ini muncul tiga kelompok sarjana dari Eropa yang merupakan pelopor administrasi ilmiah, dengan pandangan yang berbeda-beda, yaituJawabana. Kaum Kameralisten yang terdapat di Jermanb. Kaum Merkantilizer di Inggrisc. Kaum Fisiokraten di Pakan erancis12. Henry 1986 mengklasifikasikan lima paradigma administrasi publik yaitu JawabanParadigma I 1900-1926, dikotomi politik-administrasiFokusnya organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi masalah pemerintahan, politik dan II 1927-1937, prinsip-prinsip administrasi NegaraFokusnya planning, organizing, staffing, coordinating, reporting dan budgeting POSDCORB.Lokusnya setiap organisasi dalam bentuk apa III 1950-1970, administrasi Negara sebagai ilmu PolitikMorstein dan Gaus adalah tokoh yang mengkritik bahwa pemisahan politik dan administrasi adalah sesuatu yang tidak mungkin/tidak realistis. Oleh karena itu, muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik. Fokusnya perumusan kebijakan publikLokusnya birokrasiParadigma IV 1956-1970, administrasi Negara sebagai ilmu administrasiSemua fokus yang dikembangkan di sini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia administrasi V 1970-sekarang, administrasi Negara sebagai administrasi NegaraFokusnya teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Federikson 1976, ilmu administrasi publik terdapat enam paradigma dalam pertumbuhannya yaitu?JawabanParadigma I adalah Birokrasi struktur organisasi dan fungsi/prinsip-prinsip birokrasi pemerintahan dan organisasi bisnisNilai yang dikejar oleh administrasi publik pada paradigma ini adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi dan II adalah Birokrasi proses pembuatan keputusan dengan menerapkan pendekatan ilmiah perilaku, ilmu manajemen, analisis sistem dan riset keputusan birokrasi III adalah ini memusatkan perhatiannya pada pemahaman terhadap prilaku birokrasi, termasuk perilaku dalam pembuatan IV adalah Hubungan dimensi-dimensi hubungan kemanusiaan dan aspek sosial organisasi/ V adalah Pilihan pilihan-pilihan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Karena berkaitan dengan pilihan publik,paradigma ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh IV adalah Administrasi Negara desain organisasi yang searah dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, pengembangan sistem desentralisasi, demokrasi, responsif, partisipasif dan memberikan jasa-jasa yang diperlukan Menurut Siagian, perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu?Jawaban1. Fase prasejarah berakhir pd 1M2. Fase sejarah berakhir pada tahun 18863. Fase modern dimulai pada tahun 1886-sekarang15. Bukti-bukti perkembangan administrasi dan manajemen dalam kurun waktu prasejarah adalah sbb?Jawabana. Peradaban Mesopotamiab. Peradaban Babiloniac. Mesir Kunod. Tiongkok Kunoe. Romawi Kunof. Yunani Kuno16. Jelaskan pengertian administrasi negara!Jawaban Administrasi negara adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengaturan, pengorganisasian, dan pengendalian pemerintahan suatu negara dalam rangka mencapai tujuan yang telah Apa perbedaan antara administrasi negara dan administrasi pemerintahan?Jawaban Administrasi negara mencakup semua kegiatan administratif yang dilakukan dalam konteks pemerintahan suatu negara, sementara administrasi pemerintahan lebih terfokus pada kegiatan administratif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Jelaskan konsep prinsip-prinsip dasar administrasi negara!Jawaban Prinsip-prinsip dasar administrasi negara meliputi efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, kesetaraan, keadilan, dan Apa yang dimaksud dengan proses perencanaan dalam administrasi negara?Jawaban Proses perencanaan dalam administrasi negara adalah kegiatan merumuskan tujuan, menetapkan strategi, dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Jelaskan peran birokrasi dalam administrasi negara!Jawaban Birokrasi berperan sebagai alat pelaksanaan kebijakan negara dan pelayanan publik. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan memberikan pelayanan kepada Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam administrasi negara?Jawaban Transparansi adalah prinsip yang menekankan keterbukaan dan kejelasan dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan Jelaskan pentingnya evaluasi dalam administrasi negara!Jawaban Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam administrasi negara. Evaluasi penting untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan memberikan dasar untuk perbaikan di masa Apa yang dimaksud dengan koordinasi dalam administrasi negara?Jawaban Koordinasi adalah kegiatan mengatur hubungan dan interaksi antara berbagai unit atau bagian dalam suatu sistem administrasi negara guna mencapai tujuan yang telah Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam administrasi negara!Jawaban Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam administrasi negara meliputi perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan politik, dan perubahan lingkungan sosial dan Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatur, mengendalikan, atau mempengaruhi kehidupan Jelaskan perbedaan antara administrasi negara dan manajemen publik!Jawaban Administrasi negara lebih berfokus pada aspek administratif dalam pengaturan pemerintahan suatu negara, sedangkan manajemen publik melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam administrasi negara?Jawaban Pelayanan publik adalah kegiatan atau layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan Jelaskan peran komunikasi dalam administrasi negara!Jawaban Komunikasi memiliki peran penting dalam administrasi negara, baik dalam berbagi informasi antara berbagai unit pemerintah maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi yang baik memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan yang Apa yang dimaksud dengan good governance dalam administrasi negara?Jawaban Good governance merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi negara, termasuk transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan Jelaskan peran administrasi negara dalam pembangunan suatu negara!Jawaban Administrasi negara berperan dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan suatu negara. Mereka juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam administrasi negara?Jawaban Keadilan dalam administrasi negara mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak tanpa memihak atau mendiskriminasi kelompok Jelaskan perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis!Jawaban Administrasi publik berfokus pada pengelolaan dan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan, sedangkan administrasi bisnis berfokus pada pengelolaan organisasi atau perusahaan Apa yang dimaksud dengan integritas dalam administrasi negara?Jawaban Integritas dalam administrasi negara merujuk pada kejujuran, etika, dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan memberikan pelayanan Jelaskan peran administrasi negara dalam pengambilan keputusan!Jawaban Administrasi negara menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik. Mereka juga membantu dalam proses analisis dan evaluasi opsi-opsi keputusan yang Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi dalam administrasi negara?Jawaban Dekonsentrasi adalah transfer wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau unit-unit pelaksana di bawah pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas administratif Jelaskan hubungan antara administrasi negara dan hukum administrasi!Jawaban Hukum administrasi adalah aturan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pelaksanaan administrasi negara. Administrasi negara harus beroperasi sesuai dengan hukum administrasi yang Apa yang dimaksud dengan partisipasi dalam administrasi negara?Jawaban Partisipasi dalam administrasi negara adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan Jelaskan peran administrasi negara dalam penegakan hukum!Jawaban Administrasi negara mendukung penegakan hukum melalui kegiatan-kegiatan seperti penyelidikan, pengawasan, penegakan peraturan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Apa yang dimaksud dengan kebijakan desentralisasi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan desentralisasi adalah transfer wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan Jelaskan konsep efektivitas dalam administrasi negara!Jawaban Efektivitas dalam administrasi negara mengacu pada kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang Apa yang dimaksud dengan kebijakan transparansi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan transparansi adalah upaya untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik dilakukan secara terbuka, jelas, dan dapat Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola sumber daya publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik seperti anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan Apa yang dimaksud dengan perubahan institusi dalam administrasi negara?Jawaban Perubahan institusi dalam administrasi negara mencakup perubahan struktur, kebijakan, dan praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola keuangan publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan publik untuk memastikan penggunaan yang efektif dan Jelaskan peran administrasi negara dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat!Jawaban Administrasi negara berperan dalam penyediaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup Apa yang dimaksud dengan kebijakan sosial dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan sosial adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak-hak sosial Jelaskan pentingnya etika dalam administrasi negara!Jawaban Etika dalam administrasi negara penting untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah bertindak secara profesional, adil, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas Apa yang dimaksud dengan kebijakan lingkungan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan lingkungan adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola konflik sosial!Jawaban Administrasi negara berperan dalam mengelola konflik sosial melalui dialog, mediasi, dan penyelesaian konflik yang adil dan Apa yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengatur sistem pendidikan, kurikulum, dan akses pendidikan yang merata bagi seluruh Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola kebijakan publik!Jawaban Administrasi negara bertanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan kesehatan adalah kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program-program dan pelayanan kesehatan yang Jelaskan peran administrasi negara dalam mengelola krisis dan bencana!Jawaban Administrasi negara memiliki peran penting dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan-tindakan penanggulangan krisis dan bencana untuk melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi yang terkena Apa yang dimaksud dengan kebijakan ekonomi dalam administrasi negara?Jawaban Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi negara.

Soaldan jawaban sistem pemerintahan di berbagai negara (Essay Pilihan Ganda) PPKN SMA Kelas 12. Setiap negara di seluruh dunia yang merdeka, beridir, dan berdaulat oasti mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tidak terkecuali Indonesia. Setiap negara di dunia mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. xFOmDu.
  • o5u66yxb1n.pages.dev/200
  • o5u66yxb1n.pages.dev/356
  • o5u66yxb1n.pages.dev/246
  • o5u66yxb1n.pages.dev/36
  • o5u66yxb1n.pages.dev/478
  • o5u66yxb1n.pages.dev/381
  • o5u66yxb1n.pages.dev/328
  • o5u66yxb1n.pages.dev/4

    • soal essay tentang pengelolaan keuangan negara